Rongrongan terhadap komisi yuni sial

PKI dapat menguasai pernerintah dengan konsepsi Nasakom Nasionalis, Agama dan komunis, dan membawa politik luar negeri Indonesia ke blok Komunis. Satu satunya penghalang bagi PKI adalah TNI AD yang tetap tegak berdiri dan berpegang teguh kepada sumpah prajurit, Sapta marga, dan Pancasila. Oleh karena itu PKI secara diam-diam  menyusun dan menyusup ke dalam TNI AD dan berhasil membina beberapa orang perwira untuk mengingkari dan mengkhianati Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Pancasila. Perwira perwira tersebut baik di pusat maupun di daerah yang dipengaruhi sebagai alat untuk kepentingan PKI.
Pemberontakan G 30 S/PKI mempunyai bentuk yang sama dengan pernberontakan PKI Madiun. Pernberontakan diawali dengan adu domba antara aparat pemerintah, Parpol dan ABRI. Bahkan dalam gerakan G 30 S PKI dilancarkan tindakan dan fitnah TNI-AD bahkan TNI berusaha memecah kekuatan ABRI dan menjauhkan diri dari Rakyat. Situasi Jawa Tengah nampak lebih menonjol menjelang pemberontakan G 30 S/PKI. PKI dengan ormas ornasnya mengadakan aksi sepihak, penghambatan di sektor produksi, menghasut rakyat terutama para petani, demonstrasi, dan kampanye.
Pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI mulai memberontak dengan merebut pemnerintahan yang syah. Panglima Kostrad Mayjen Suharto segera mengambil tindakan. Begitu pula Pangdam V/Jaya mengadakan operasi pemulihan keamanan ibukota dengan mengambil tindakan terhadap pasukan yang dicurigai yang telah membantu G 30 S PKI. Kemudian menyiagakan pasukan yang setia kepada Negara dan Pancasila. Selanjutnya Mayjen Suharto diberi wewenang oleh Presiden untuk melaksanakan Operasi Pemulihan Keamanan dan ketertiban. Tindakan yang diambil adalah penumpasan G 30 S/PKI, pemecatan terhadap Perwira perwira yang terlibat dan menjelaskan tentang peristiwa yang sebenarnya pada rakyat serta mencari pimpinan TNI AD yang diculik.
Adanya kerjasama segenap kekuatan TNI AD/ABR1 akhirnya dapat ditemukaan pimpinan TNI AD tersebut. Sedangkan operasi yang dilancarkan di ibukota telah dapat dipulihkan kembali. Pemberontakan telah meluas secara serentak ke daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah G 30 S/PKI juga bertualang di Kodam VII/Diponegoro karena ada oknum dari Kodam VII/Diponegoro beridiologi komunis hasil binaan PKI dibawah pimpinan Kolonel Saherman. Dia menyatakan mendukung G 30 S/PKI di Jakarta dan menyatakan sebagai Komandan G 30 S/PKI daerah Tingkat I Jawa Tengah. Kemudian mengambil alih pimpinan Kodam VII/Diponegoro. Gerakan tersebut meluas ke daerah Korem 071/MR, Korem 072/BMK, Korem 073/MR dan Brigif 6 Surakarta. Ki Korem 072/PMK ex Mayor Mulyono mengambil alih Korem, serta menculik Danrem 072/PMK Kolonel Katamso dan Kasrem 072/PMK Letkol Sugiyono. Kedua pimpinan Korem tersebut dibawa di markas batalyon L, Kentungan Yogyakarta, kemudian dibunuh dan dikuburkan disana.
Untuk merebut kembali markas Kodam VII/Diponegoro dan menguasai RRI Studio Semarang dari penguasaan G 30 S/PKI, maka dilaksanakan raidsko Semarang dengan menggerakkan pasukan Yonkav 2, Yon Armed 3, Yon Armed 11, Yon Zipur 4 dan beberapa kesatuan lainnya. Dengan tindakan yang tepat dan tegas dari Pangdam VII/Diponegoro yang dibantu kesatuan kesatuan yang setia kepada Pancasila, Kodam VII/Diponegoro dan kota Semarang dapat dikuasai kembali. Dalam rangka menanggulangi pemberontakan G 30 S/PKI di Jawa Tengah dibantu oleh pasukan RPKAD di bawah pimpinan Mayor CI Santoso kemudian kelompok Komando Para dibawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi tiba di Semarang dan langsung mengadakan briefing dengan komandan komandan bawahannya.
Setelah pasukan Parako melapor kepada Panglima Kodam VII/Diponegoro kemudian mengadakan show of force keliling kota. Gerakan pertama dari pasukan Parako dilaksanakan dalam kota dan berhasil tanpa adanya perlawanan. Kemudian pasukan dipecah belah untuk melaksanakan pembersihan di daerah dan kota lain.